Teori Organisasi Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.                Konsep Dasar

Chester I Bernerd dalam Prihatin (88:2011) mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama (cooperative activities) antara dua orang atau lebih. Disamping itu Sondang P. Siagian dalam Suharsaputra (2010:23) mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi adalah unit yang dikoordinasikan dan berisi paling tidak dua orang atau lebih yang fungsinya adalah untuk mencapai tujuan bersama atau seperangkat tujuan bersama. Moorehead dan Griffin dalam () mengatakan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat diambil beberapa elemen penting dalam organisasi yaitu sekumpulan dua orang atau lebih, bekerjasama, dan tujuan. Oleh karena itu penulis mengartikan organisasi sebagai sekumpulan orang (dua orang atau lebih) yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Dalam kehidupan sehari-hari organisasi menjadi sebuah kebutuhan yang nyata bagi manusia. Manusia sebagai makluk sosial tidak dapat berdiri sendiri untuk menjalankan kehidupannya. Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan yang tidak dapat kita laksanakan dengan baik sebagai individu. Apabila orang-orang berinteraksi untuk mencapai sasaran individual maupun sasaran bersama, maka terdapatlah sebuah organisai. Sebuah organisai dapat distruktur berdasarkan peran hubungan aktifitas dan sasaran.

Kemudian bila dikaitkan dengan pendidikan (organisasi pendidikan) adalah tempat atau wadah sekumpulan orang yang bekerja sama melakukan aktifitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan telah diatur dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 ayat 1 pasal 1 yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

B.                Jenis Organisasi Pendidikan

Jenis organisasi pendidikan secara umum terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan informal.  

1.                  Organisasi Formal

Pengertian organisasi formal dalam Tony (2013) adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi pendidikan adalah salah satu contoh organisasi yang ada di sekolah. Keberadaan struktur organisasi yang menjadi pembeda antara organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal dimaksudkan untuk menyediakan penugasan kewajiban dan tanggung jawab memperlihatkan hubungan tertentu antara personil-personil organisasi. Jadi organisasi formal adalah organisasi yang secara resmi dibentuk oleh peraturan pemerintah dan di dalamnya menghasilkan hierarki, wewenang, tugas dan tanggung jawab para anggotanya.

2.                  Informal

Pengertian organisasi informal dalam Mulyono (2008:74) adalah organisasi yang timbul dengan tidak sengaja. Organisasi ini muncul tidak karena ditentukan oleh peraturan- peraturan, melainkan dengan spontan terwujud karena persamaan kebutuhan, perasaan, hobi, dan lain- lain. Jadi organisasi informal adalah organisasi yang secara tidak resmi dibentuk tanpa dasar  peraturan pemerintah tapi masih memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh organisasi informal:

a.                   Organisasi profit

Misalnya : perusahaan, koprasi, dan lain sebagainya.

b.                  Organisasi nonprofit

Misalnya : LSM, ormas, sekolah, pesantren, dll.

C.                Prinsip Organisasi Pendidikan

Prinsip umum organisasi pendidikan dalam Mulyono (2008:72-73) sebagai berikut.

1.                  Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan kesamaan pandangan seluruh personal yang terlibat didalamnya. Artinya, setiap organisasi harus memiliki visi, misi, dan tujuan sebab tanpa adanya hal tersebut tidak ada alasan oeganisasi tersebut dibentuk.

2.                  Organisasi harus memiliki pimpinan yang mampu mengarahkan pada anggotanya dan mendelegasikan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kepada mereka sesuai dengan bakat, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Artinya, untuk mencapai tujuan maka setiap organisasi perlu menyusun dan memiliki program, dan menentukan metode bagaimana program itu dapat dilaksanakan.   

3.                  Organisasi memiliki unsur organisasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan sehingga batasan wewenang pekerjaan antar personal menjadi jelas. Artinya, setiap organisasi akan memiliki pimpinan atau manajer yang bertanggungjawab terhadap organisasi untuk mencapai tujuan. Dan setiap manajer atau pimpinan dalam organisasi membantu anggota- anggotanya yang lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.

D.                Fungsi Organisasi

1.                  Menetapkan bidang- bidang, metode, dan alat yang dibutuhkan, serta personal yang dibutuhkan.

2.                  Membina hubungan antara personal yang terlibat, tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka sehingga mempercepat tercapainya tujuan organisasi.

E.                Asas- Asas Organisasi

Lembaga Administrasi Negara RI dalam Mulyono (2008:76) mengemukakan adanya 13 asas dalam penyusunan kelembagaan pemerintah.

1.                  Asas kejelasan umum. Organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam penyusunan organisasi harus jelas kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.                  Asas pembagian tugas. Tugas umum pemerintahan dan pembangunan perlu dibagi habis dalam tugas- rugas departemen dan lembaga nondepartmen dan organisasi pemerintah lain, sehingga dapat dijamin adanya tanggung jawab dalam penyelenggaraannya.

3.                  Asas fungsional. Dalam pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan harus ada satu instansi yang secara funsional paling bertanggung jawab.

4.                  Asas pengembangan jabatan fungsional. Tidak hanya berorientasi pada jabatan struktural, melainkan juga kepada jabatan fungsional.

5.                  Asas koordinasi. Dalam penyusunan organisasi agar memungkinkan terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas- tugas.

6.                  Asas kesinambungan. Harus ada kesinambungan kebijaksanaan dan program, tanpa ketergantugan pada pejabat tertentu.

7.                  Asas kesederhanaan. Organisasi harus secara mudah menggambarkan dengan jelas siap/ unit apa mengerjakan apa, bekerja dengan siapa, dengan cara bagaimana.

8.                  Asas keluwesan. Hendaknya organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan.

9.                  Asas akordion. Organisasi dapat berkembang atau menciut sesuai dengan beban kerjanya, tetapi tidak boleh menghilangkan fungsi- fungsi yang harus dilaksanakan.

10.              Asas pendelegasian wewenang. Menentukan tugas- tugas/ wewenang apa yang perlu didelegasikan dna tugas- tugas/ wewenang apa yang dipegang pimpinan puncak.

11.              Asas rentang kendali. Dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang- orang yang dibawahi seorang pejabat pimpinan perlu diperhitungkan secara rasional.

12.              Asas jalur dan staf. Dalam penyusunan organisasi, perlu adanya kejelasan antara tugas pokok dan penunjang.

13.              Asas kejelasan dalam pembaganan. Mengaharuskan setiap organisasi menggambarkan struktur organisasinya dalam bentuk bagan organisasi.

Sedangkan menurut Hadari Nawawi dalam Mulyono (2013:77-78)

1.                  Organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, perluasan aktivitas yang mengharuskan penambahan jumlah satuan kerja yang dilakukan bila tidak dapat ditampung dalam satuan kerja yang ada.

2.                  Pengelompokan satuan kerja harus penggambarkan pembagian kerja. Pengelompokan beban tugas yang sejenisnya harus dihubungan dengan volume kerja. Bebabn kerja setiap satuan kerja harus memiliki batas- batas yang jelas dan sebanding pada tiap- tiap tingkatnya.

3.                  Organisasi harus mengatur perlimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pimpinan organisasi harus melakukan tugas yang penting saja. Setiap anggota melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan beban tugas masing- masing.

4.                  Organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol. Rentangan kontrol ini dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan, jarak antara unit yang dikontrol, volume tugas dan stabilitas organisasi.

5.                  Organisasi harus mengandung kesatuan perintah. Harus ada kesatuan perintah yang jelas antara pimpinan dengan anggota organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kerja.

6.                  Organisasi harus fleksibel dan seimbang. Bila terjadi perubahan atau penambahan volume kerja maka struktur organisasi harus disesuaikan dengan kebutuhan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Eka Prihatin. 2011.  Teori Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Mulyono. 2008. Menejemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan. Yogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional P asal 1, ayat 1.

Suharsaputra, Uhar. 2010. Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.

Tony, Raden. 2013. Organisasi Pendidikan : Jenis Dan Strategi Penguatan. , (Online),(https://fatonikeren.blogspot.co.id/2013/11/organisasi-pendidikan-jenis-dan.html), diakses 5 februari 2016.

Winardi, J. 2003. Teori Organisai dan Pengorganisasian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Penyusunan Program Strategis Kegiatan Hubungan Sekolah dan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A.        Latar Belakang

            Mulyono dalam Benty dan Gunawan (2015: 144) menyatakan bahwa hubungan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatran berencana yang menyangkut itikad baik, rasa simpati, dan saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan kepada masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain (media massa) untuk mencapai kemanfaatan dan kesapakatan bersama. Bagian humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan masyarakat. Kergiatan humas adalah meloby, berbicara di depan publik atau melakukan pembicaraan di depan publik, menyelenggarakan acara dan membuat pernyataan tertulis seperti rilis berita. Dalam pelaksaaan pekerjaan humas, seorang praktisi humas akan menggunakan konsep manajemen untuk mempermudah pelaksaaan tugas-tugasnya, seperti membuat rencana, melakukan persiapan, melakukan aksi dan komunikasi dan ditutup dengan tindakan pengendalian yang disebut evalusai. Dalam dunia humas sangat dibutuhkan penyusunan suatu program yang strategis, hal ini dilakukan untuk mengetahui sasaran dari program yang akan dilaksanakan, dan melalui riset yang dilakukan yang diharapkan dapat menjawab persoalan yang terjadi, sehingga program yang disusun atau direncanakan tepat pada sasaran.

B.        Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1.                  Apa yang dimaksud program kerja hubungan sekolah dan masyarakat?

2.                  Apa yang dimaksud penyusunan program program strategis kegiatan           hubungan sekolah dan masyarakat?

3.                  Apa yang menjadi dasar dan tujuan program kerja sekolah dan masyarakat?

4.                  Apa saja macam-macam program kerja hubungan sekolah dan masyarakat?

5.                  Apa saja langkah-langkah penyusunan program kerja hubungan sekolah dan    masyarakat?

6.                  Bagaimana pelaksanaan program kerja hubungan sekolah dan masyarakat?

7.                  Bagaimana strategi kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat?

8.                  Apa saja karakteristik program kerja hubungan sekolah dan masyarakat yang baik?

9.                  Bagaimana contoh program kerja hubungan sekolah dan masyarakat?

C.        Tujuan

            Tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah:

1.                  Memahami program kerja hubungan sekolah dan masyarakat.

2.                  Memahami penyusunan program program strategis kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat.

3.                  Memahami dasar dan tujuan program kerja sekolah dan masyarakat.

4.                  Memahami macam-macam program kerja hubungan sekolah dan masyarakat.

5.                  Memahami langkah-langkah penyusunan program kerja hubungan sekolah dan masyarakat.

6.                  Memahami pelaksanaan program kerja hubungan sekolah dan masyarakat.

7.                  Memahami strategi kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat.

8.                  Memahami karakteristik program kerja hubungan sekolah dan masyarakat yang baik.

9.                  Memahami contoh program kerja hubungan sekolah dan masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A.                Pengertian Program Kerja Hubungan Sekolah Dan Masyarakat

Menurut Benty dan Gunawan (2015: 144), program adalah suatu rancangan mengenai asas suatu usaha yang akan dijalankan. Sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan dan bantu membantu diantara satu dengan yang lain kepada pencapaian suatu tujuan program itu. Organisasi mengandung satu atau lebih program dan tujuan tiap-tiap program itu adalah tidak serupa, tetapi saling menyumbang kepada satu tujuan sebuah organisasi itu. Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Benty dan Gunawan (2015: 144) menyatakan ada dua alasan mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi, yaitu: (1) efisiensi organisasi, dengan dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat; dan (2) keefektifan organisasi, juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.

B.                 Pengertian Penyusunan Program Strategis Kegiatan Hubungan Sekolah Dan Masyarakat

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam Benty dan Gunawan (2015: 145) menyatakan pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana proses yang terjadi merupakan interaksi antara media jasa dan pengguna jasa yang memiliki sifat tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.

Strategi merupakan proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan organisasi disertai susunan mengenai tata cara mencapai tujuan tersebut. Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana dari tujuan, kebijakan, dan tindakan yang menjadi kesatuan yang utuh dalam suatu organisasi. Benty dan Gunawan (2015: 145) menyatakan penyusunan program strategis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yaitu merupakan proses menentukan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang disusun secara sistematis beserta penentuan alternatif-alternatif pemecahan masalah apabila seandainya ditemukan kendala dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

C.                Dasar Tujuan Penyusunan Program Kerja Hubungan Sekolah Dan Masyarakat

Benty dan Gunawan (2015: 146) menyatakan bahwa ada 3 unsur yang dapat diterapkan dalam manajemen hubungan masyarakat, yaitu:

1.                  Analisis Strategis

Analisis strategis (strategic analysis) dilakukan untuk memastikan apakah strategi pemasaran jasa pendidikan yang diterapkan terkait dengan riset pemasaran harus dikaitkan dengan pertimbangan lainnya, seperti keterampilan karyawan sekolah, keuangan sekolah, dan sumber daya sekolah lainnya, misi sekolah, sefrta arah organisasi sekolah. Analisis strategis bertujuan untuk memahami posisi strategis sekolah, yang membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan: (1) apakah perubahan yang sedang berlangsung di lingkungan sekolah; (2) Bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi sekolah dan aktivitasnya; (3) Apakah sumber daya yang dimiliki sekolah untuk menghadapi perubahan tersebut; dan (4) apakah yang dilakukan sekolah terkait dengan keinginan untuk mencapainya?

2.                  Pilihan Strategis

Pilihan strategis atau strategic option terkait dengan cara memilih salah satu pendekatan dari banyak pendekatan strategi pemasaran jasa pendidikan untuk mencapai tujuan pemasaran jasa pendidikan yang ditetapkan. Pilihan strategis bertujuan untuk memilih pendekatan demi mencapai tujuan sekolah. Pilihan strategis memiliki tiga aspek, yaitu: (1) penghasil pilihan strategis (generation of strategic option), yang harus ada di belakang tindakan sekolah paling nyata; (2) evaluasi pilihan strategis (evaluation of strategic option), yang bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan relatif sekolah atau mengatasi kelemahan sekolah; dan (3) pemilihan strategi (selection of strategic), yang memungkinkan sekolah untuk menangkap peluang di lingkungan sekolah atau menjawab ancaman dari sekolah kompetitor.

3.                  Pelaksanaan Strategis

Pelaksanaan strategis (strategic implementation) bertujuan untuk mengubah strategi pemasaran jasa pendidikan menjadi praktik pemasaran jasa pendidikan dengan: (1) menerapkan sistem pengumpulan data pendidikan dan menjaga kualitas jasa pendidikan; (2) menyediakan sumber daya pendidikan yang layak; dan (3) mengevaluasi dampak strategi pemasaran jasa pendidikan melalui pengawasan yang sistematis. Pelaksanaan strategis bertujuan untuk merealisasikan keputusan pemasaran jasa pendidikan menjadi tindakan nyata, yang mensyaratkan bahwa keputusan tersebut (pilihan strategis) telah dibuat melalui pemikiran terbuka terhadap kelayakan dan penerimaan dari pelanggan jasa pendidikan.

Aktivitas pelaksanaan strategis merupakan aktivitas untuk menetapkan dan mengoperasikan sistem pendidikan yang tepat, memperoleh sumber daya dan mengevaluasi atau mengukur dampaknya. Sehingga dalam proses tersebut ada dua hal penting yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) penentuan sistem jaminan kualitas internal (internal quality assurance) jasa pendidikan untuk memastikan apakah produk jasa pendidikan memenuhi harapan pelanggan jasa pendidikan; dan (2) pengembangan mekanisme pengumpulan data eksternal sekolah mengenai cara menawarkan program pendidikan dan aktivitas pendidikan.

D.              Macam-Macam Program Kerja Hubungan Sekolah Dan Masyarakat

Program kerja sekolah menurut Nasution dalam Benty dan Gunawan (2015: 147-151) dibagi menjadi dua kegiatan, yakni (1) program kerja rutin; (2) program kerja insidental.

1.         Program kerja rutin

Program kerja rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan kronologis. Berikut merupakan program kerja yang tergolong dalam kegiatan rutin yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Program Kerja Rutin

NO	KEGIATAN	JENIS PROGRAM KERJA
1	Menerbitkan pers release setiap ada kegiatan di lingkungan lembaga pendidikannya	Jangka Pendek
2	Menerbitkan media cetak internal	Jangka Pendek
3	Memasukkan berita tentang kegiatan di lingkungan lembaganya ke web internet untuk bias bekerja sama dengan unit kerja terkait	Jangka Pendek
4	Mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan  yang layak dipublikasikan di lingkungan lembaga pendidikan	Jangka Pendek
5	Mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi tentang kegiatan dan kebijakan di lembaga pendidikan	Jangka Pendek
6	Melayani media massa, cetak, dan elektronik yang ingin memperoleh informasi tentang kegiatan dan suatu kebijakan pimpinan yang layak dipublikasikan	Jangka Pendek
7	Menyampaikan segala usul dan saran yang diperoleh dari publik intern maupun ekstern	Jangka Pendek
8	Meliputi dan mendokumentasikan kegiatan di lingkungan lembaga pendidikan	Jangka Pendek
9	Meliput serta mendokumentasikan kegiatan di lingkungan lembaga pendidikan dengan media audio-visual dan dipublikasikan  di media televise local dan nasional	Jangka Pendek
10	Mengkliping berita-berita dari media cetak tentang kegiatan  di lingkungan lembaga pendidikan	Jangka Pendek
11	Menerbitkan buku kumpulan kliping berita-berita Koran tentang lembaga pendidikan	Jangka Pendek
12	Proaktif mencari informasi terkait dengan lembaga di lingkungan lembaga pendidikan	Jangka Pendek
13	Mengekspos pemikiran-pemikiran para pakar dan guru besar lembaga pendidikan di media massa	Jangka Pendek
14	Meluruskan berita-berita yang dimuat di media massa, cetak, dan elektronik yang salah satu atau negatif tentang lembaga pendidikan	Jangka Pendek
15	Mendampingi unit kerja terkait apabila ada studi banding dari luar	Jangka Pendek
16	Melakukan diskusi bulanan dengan pihak media pers dan para mahasiswa dengan narasumber secara bergantian dari unit kerja di lingkungan lembaga pendidikan tentang informasi atau suatu kebijakan	Jangka Pendek
17	Mengumpulkan data, informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi dan kehumasan	Jangka Pendek
18	Membuat statistik pelayanan informasi dan kehumasan	Jangka Pendek
19	Menyusun laporan informasi tatap muka internal	Jangka Pendek
20	Mengumpulkan isu tentang hubungan  personal	Jangka Pendek
21	Membuat foto, slide, dan spanduk untuk meningkatkan hubungan personal	Jangka Pendek
22	Mengumpulkan isu tentang hubungan kelembagaan	Jangka Pendek
23	Menyusun petunjuk pelayanani nformasi dan kehumasan	Jangka Pendek
24	Mengelola isu publik intern dan ektern	Jangka Pendek
25	Mengelola dan menganalisis isu hubungan personal	Jangka Pendek

2.         Program kerja insidental.

Program kerja insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan pada periode tertentu. Program kerja ini pada prinsipnya membantu pelaksanaan semua program kerja yang dilaksanakan kantor pusat dalam bidang komunikasi dan publikasi untuk semua warga sekolah maupun masyarakat luas. Berikut adalah program kerja yang tergolong program kerja insidental.

Tabel 2.2 Program Kerja Insidental

NO	KEGIATAN	JENIS PROGRAM KERJA
1	Mengusulkan dan menyelenggaran pembentukan forum antar humas lembaga pendidikan sekolah kota/kabupaten/provinsi	Jangka menengah / panjang
2	Mengusulkan pembentukan forum antarhumas di lembaga pendidikan	Jangka menengah / panjang
3	Menyelenggarakan konferensi pers (temu pers) dengan wartawan media cetak dan elektronik	Jangka menengah
4	Meningkatkan keterampilan staf humas melalui pelatihan kehumasan dan kursus lain yang terkait dengan kerja-kerja humas	Jangka menengah
5	Menambah personil staf humas sesuai dengan kebutuhan bidang kerja di humas	Jangka menengah
6	Mengusulkan kepada pimpinan agar humas memiliki anggaran yang dikelola humas sendiri	Jangka menengah
7	Mengidentifikasikan dan membuat buku tentang bidang keahlian para dosen, pakar, atau guru besar di lingkungan lembaga pendidikan untuk memudahkan media massa dalam mewawancarai tentang suatu masalah yang actual	Jangka menengah
8	Menyelenggarakan tentang kepelatihan kehumasan	Jangka menengah
9	Mempublikasikan lembaga pendidikan kepada masyarakat, kerjasama dengan media radio melalui program pendidikan atau program khusus tentang lembaga pendidikannya setiap bulan	Jangka menengah
10	Membuat profil lembaga pendidikannya di media audio visual	Jangka menengah dan panjang
11	Menambah alat yang mendukung kerja humas , seperti kamera, video shooting, televisi, computer, internet printer warna, fotokopi	Jangka menengah dan panjang
12	Merancang penyelenggaraan open house bagi publik ekstern	Jangka menengah dan panjang
13	Menyusun profil lembaga dalam bentuk media cetak dan audio-visual	Jangka menengah dan panjang
14	Menyelenggarakan pameran dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan lembaga pendidikannya dan digelar di dalam lembaga pendidikannya dengan mengundang publik intern dan masyarakat luas (termasuk sekolah-sekolah lain)	Jangka menengah dan panjang

Keterangan

Jangka pendek                        : harus dilaksanakan setiap tahun

Jangka menengah        : dapat dilaksanakan selama 1 s.d 2 tahun

Jangka panjang            : dapat dilaksanakan lebih kurang 3 s.d 4 tahun

E.        Langkah-Langkah Penyusunan Program Kerja Hubungan Sekolah Dan Masyarakat

Nasution dalam Benty dan Gunawan (2015: 151) menyatakan tujuan dari merencanakan program kerja dalam manajemen humas adalah bagaimana upaya menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud meliputi terciptanya citra positif , kemauan yang baik, saling menghargai, dan toleransi antara kedua belah pihak yang terkait.

Langkah-langkah kegiatan humas dalam merencanakan program kerja menurut Rosady dalam Benty dan Gunawan (2015: 152) ada beberapa tahapan, yaitu: (1) menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan; (2) menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok terhadap organisasi; (3) menganalisis tingkat opini publik, baik ke dalam maupun keluar; (4) mengantisipasi kecenderungan masalah yang potensial, kebutuhan dan kesempatan; (5) menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan; (6) merencanakan alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkan atau mengubah perilaku kelompok masyarakat sasaran; (7) menjalankan dan melaksanakan aktifitas sesuai dengan program yang direncanakan; dan (8) menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian yang diperlukan.

Nasution dalam Benty dan Gunawan (2015: 152) menyatakan hal yang perlu dimasukkan dalam rencana program yaitu: (1) kegiatan yang diadakan termasuk kegiatan spesial seperti product launchin, facility visit, termasuk kegiatan yang lain, misalnya pameran, promosi, sponsorship, dan lain-lain; (2) perencanaan anggaran penting, karena tidak ada kegiatan tanpa anggaran, dan anggaran ini bisa meliputi honorarium, biaya transportasi, dan akomodasi; (3) konsumsi, publikasi, dokumentasi, acara, properti, sewa tempat, administrasi dan lain-lain, juga termasuk pengeluaran tak terduga harus dimasukkan ke dalam rencana anggaran tersebut; (4) perizinan dari yang berwenang; (5) strategi pelaksanaan suatu kegiatan; (6) meeting atau penyelenggaraan rapat/pertemuan periodik. (7) casting personal yang akan terlibat pekerjaan termasuk deskripsi pekerjaannya; (8) penyediaan sarana untuk ha-hal yang akan muncul secara tidak terduga, seperti penyediaan cadangan properti, tim kesehatan, bila perlu penyediaan dokter, toilet, kafetaria, dan lain-lain sebagai kegiatan penunjang.

Lebih lanjut Nasution dalam Benty (2015: 152) mengemukakan ketentuan rencana program humas, adalah: (1) anggaran seharusnya dimasukkan ke dalam rencana program kerja humas setahun di muka bagi lembaga yang sedang berjalan dengan efisien melalui proposal yang telah ditetapkan; (2) humas konsultan harus membuat proposal rencana kerja termasuk rincian anggaran, sehingga calon client dapat mengetahui untuk apa uang yang akan dikeluarkan, sebaliknya konsultan humas akan tahu untuk apa dia dibayar, timbal balik ini harus merupakan dasar kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak; (3) derajat humas akan naik, apabila dia punya inisiatif membuat suatu proposal rencana program dan budget, walaupun manajemen tidak mengharapkan humas membuatnya, tetapi dapat memilih hal-hal mana yang dapat diprioritaskan, dan yang tidak dapat dikerjakan.

Dalam Cutlip (2005: 300-307) langkah dalam menulis program dimulai dari

1.         Rencana program

Rencana hubungan masyarakat dimulai dengan pernyataan misi organisasi. Rencana itu berasal dari peran spesifik  yang diserahkan kepada hubungan masyarakat dalam bentuk misi hubungan masyarakat.

2.         Peran teori kerja

Rencana program mengggambarkan teori kerja seseorang tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3.         Mendefinisi publik sasaran

Kunci untuk mendefinisikan publik adalah dengan mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dan terpengaruh situasi yang menjadi tujuan perencanaan intervensi program.

4.         Menulis sasaran program

Sasaran akan menguraikan hasil utama yang harus dicapai pada setiap publik untuk mencapai tujuan program. Dalam prakteknya sasaran akan: (1) memberikan fokus dan arah bagi mereka yang mengembangkan strategi dan taktik program. (2) memberikan pedoman dan motivasi bagi mereka yang bertugas mengimplementasikan program, dan (3) menguraikan kriteria hasil untuk memantau dan mengevaluasi program.

F.         Pelaksanaan Program Kerja Hubungan Sekolah Dan Masyarakat

Menurut Nasution dalam Benty dan Gunawan (2015: 153) pelaksanaan kegiatan humas terdiri dari dua kegiatan, yaitu:

1.         Pelaksanaan kegiatan humas secara internal

Pelaksanaan kegiatan humas secara internal adalah merupakan kegiatan yang ditujukan kepada pihak dalam sekolah, seperti guru, karyawan, dan siswa. Pelaksanaan internal humas ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan di lembaga pendidikan, yaitu menjalin hubungan di lembaga pendidikan antara pimpinan dengan karyawan, guru, siswa, hubungan antara sesama karyawan dan guru yang masih dalam satu lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Tujuan dari kegiatan internal adalah mempererat hubungan guna memperlancar tugas-tugas harian sehingga menimbulkan hubungan yang harmonis.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan hubungan internal humas antara lain: (1) memberikan pengertian kepada semua warga lembaga perguruan tinggi agar memiliki keterampilan public relations; (2) menciptakan komunikasi yang terarah dan efektif di lingkungan kantor yang ada serta unit kerja lainnya; (3) untuk mewujudkan komunikasi tersebut dengan cara mencantumkan semua informasi pada papan informasi pada tempat yang strategis di lingkungan sekolah; (4) menerbitkan berita kegiatan perguruan tinggi melalui media (warta, jurnal atau bulletin humas); (5) memonitor opini publik internal yang berkembang terhadap kebijakan lembaga; (6)  kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah warga kampus acuh tak acuh, atau salah pengertian terhadap setiap kebijakan pimpinan. Hal ini dapat dilakukan secara formal lewat lembaga atau unit kerja masing-masing maupun secara informal atau melalui kritikan atau saran opini di media massa.

2.         Pelaksanaan kegiatan humas secara eksternal

Pelaksanaan kegiatan humas secara ekternal adalah kegiatan yang ditujukan pada pihak luar sekolah, seperti masyarakat, lembaga instansi luar, dan media massa. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat atau instansi di luar lembaga pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan citra positif tentang lembaga pendidikan, sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap program yang dicanangkan perguruan tinggi. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan eksternal humas ini antara lain: (1) memperkenalkan kegiatann yang akan dan sedang diselenggarakan di lembaga pendidikan kepada masyarakat; (2) mensosialisasikan kepada masyarakat secara intensif tentang kebijakan yang berkaitan dengan akademis, keuangan dan sebagainya, agar persepsi masyarakat tidak keliru.

Cara yang dilakukan untuk pelaksanaan kedua kegiatan tersebut antara lain: (1) menulis semua kegiatan di lingkungan lembaga pendidikan melalui media pers release setiap minggu yang dikirim ke media cetak dan elektronik di daerah tersebut, serta menyelenggarakan konferensi pers; (2) menerbitkan warta, jurnal, dan atau bulletin setiap bulannya dengan berita kegiatan aktual di lingkungan lembaga pendidikan; (3) menerbitkan kegiatan dan berita di lingkungan lembaga pendidikan melalui media internet; (4) mengadakan jumpa pers bila diperlukan untuk menyampaikan kebijakan baru lembaga pendidikan atau menyampaikan informasi lain yang perlu diketahui masyarakat luas; (5) mengorbitkan guru yang dimiliki lembaga pendidikan dengan cara  mengekspos pemikiran para guru tersebut; (6) mempertahankan nama baik lembaga pendidikan dengan mempersiapkan bahan informasi yang jujur dan objektif, hal ini dilakukan dengan  cara mengadakan hubungan baik dengan para pemimpin atau wakil-wakil surat kabar, pimpinan radio dan televisi, sekaligus meluruskan pemberitaan yang salah di media massa; (7) memonitoring sikap masyarakat, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, salah satu cara dengan memonitor sikap dan opini masyarakat di media massa, sehingga perlu mengklipping semua berita tentang lembaga pendidikan, dan kumpulan klipping tersebut dijilid serta dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan perhatian, dan (8) memprakarsai pembentukan Forum Komunikasi Humas Sekolah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam eksternal humas adalah: (1) orang tua siswa; (2) masyarakat di sekitar lingkungan sekolah; (3) pejabat pemerintah; (4) instansi pemerintah; (5) tokoh masyarakat; (6) masyarakat luas yang berkepentingan dengan sekolah tersebut; dan (7) kalangan media massa, baik cetak atau media elektronik. Nasution dalam Benty dan Gunawan (2015: 154-155) mengemukakan dua program humas yang mendasar, yaitu: (1) program kerja yang bersifat preventif adalah suatu program yang direncanakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan organisasi. Dan (2) Program kerja yang bersifat remedial yakni tujuan perbaikan atas situasi dan kondisi yang ada saat itu (terjadi krisis). Sekolah perlu membuat kesan dan persepsi positif dari masyarakat. Sehingga sekolah perlu membuat kegiatan yang bersifat dapat menarik masyarakat secara umum.

G.        Strategi Kegiatan Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Nasution dalam Benty dan Gunawan (2015: 156) berpendapat untuk menentukan strategi dalam kegiatan humas pada lembaga pendidikan yang akan dilakukan, terlebih dahulu harus memperhitungkan: (1) apa tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah diperhitungkan dengan baikoleh pihak – pihak telibat dalam manajemen lembaga pendidikan; (2) kemudian strategi apa dan bagaimana yang dipergunakan dalam perencanaan; (3) setelah itu apa program kerjanya yang akan dilakukan dan dijabarkan sesuai langkah-langkah yang dijadwalkan; (4) terakhir adalah menentukan anggaran yang sudah dipersiapkan, serta sumber daya sebagai pendukung yang bersifat khusus. Strategi humas dalam hal ini adalah suatu cara alternative optimal yang dipilih untuk melaksanakan atau ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka s­uatu rencana humas.

Guna melaksanakan strategi humas menurut Ruslan dalam Benty dan Gunawan (2015: 156) harus diupayakan: (1) menempatkan posisi humas dekat dengan pimpinan lembaga pendidikan agar humas mengetahui secara jelas dan rinci mengenai pola perencanaan, kebijakan, keputusan yang diambil, visi dana rah tujuan lembaga pendidikan bersangkutan, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian pesan dan infromasi yang berasal dari lembaga pendidikan kepada masyarakat; (2) humas dalam memberikan informasi mewakili lembaga pendidikan tersebut dapat dipertegas tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan keterangan (sebagai juru bicara); (3) pimpinan atau staf humas selalu di ikutsertakan dalam menghadiri setiap rapat atau pertemuan pada tingkat pimpinan agar dapat mengetahui secara langsung dengan tepat tentang latar belakaang suatu proses perencanaan, kebijaksanaan, arah dan hingga tujuan organisasi yang hendak dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; (4) agar humas diberi fungsi koordinas berhubungan secara langsung dan segera dengan pimpinan puncak (kepala sekolah), tanpa melalui perantara pejabat/bagian lain; (5) humas harus bertindak secara proaktif dan dinamis serta fleksibel sebagai narasumber atau mengatur saluran komunikasi baik kedalam  maupun keluar; (6)  humas berperan melakukan tindakan mulai dari memonitor, merekam, menganalisis, menelaah, hingga mengevaluasi setiap reaksi feedback; dan (7) humas dapat memberikan sumbang saran, ide dan rencana/program kerja kehumasan untuk memperbaiki/mempertahankan nama baik, kepercayaan, dan citra perusahaan terhadap publiknya.

Berdasarkan strategi yang harus diupayakan para praktisi humas di lembaga pendidikan, diperlukan beberapa pendekatan agar strategi tersebut bisa berjalan dengan lancar, antara lain; (1) pendekatan kemasyarakatan; (2) pendekatan persuasif; (3) sosial; (4) kerjasama yang harmonis; dan (5) koordinasi.

H.        Karakteristik Program Kerja Hubungan Sekolah dan Masyarakat yang Baik

Nasution dalam Benty dan Gunawan (2015: 157) mengemukakan ada tiga dasar hakiki agar rencana program humas dapat berhasil dengan baik, yaitu: (1) membuat rencana proram kerja dengan teliti, dan rencana kerja harus didukung pihak manajemen; (2) rencana program tersebut harus memnpunyai tujuan; (3) tambahan pengarahan kepada rencana program tersebut agar berhasil; (4) praktisi humas tidak boleh membuat program kerja yang direncanakan serampangan; dan (5) agar berhasil, rencana program humas harus disusun terlebh dahulu dan rencana program dapat disesuaikan dengan ruang lingkup tempat.

Karakteristik program kerja yang baik adalah: (1) program kerja dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia; (2) program kerja harus bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada; (3) program kerja merupakan langkah awal dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Tujuan dari merencanakan program kerja dalam manajemen humas adalah bagaimana mengupayakan menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilinya dengan masyarakat atau stakeholder, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Adanya hubungan antara sekolah da masyarakat, kedua belah pihak akan memiliki banyak manfaat diantaranya yaitu masyarakat dapat mengetahui keadaan dan program yang ada di sekolah tersebut, dan seklah dapat mengetahui keadaan lingkungan masyarakat. Sehingga akan tercipta kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat. Program kerja yang dilaksanakan sekolah ada 2 macam, yaitu program kerja rutin dan program kerja insidentil.

Syarat-syarat program kerja yang baik yaitu faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel dan kreatif, komitmen, serta komprehensif. Sekolah dalam melaksanakan suatu kegiatan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak di bidang non-pendidikan. Misalnya sekolah mengajukan penawaran kerjasama dengan perusahaan, ataupun sebaliknya. Kerjasama ini tentunya saling menguntungkan. Seperti PT. POS Indonesia menawarkan kerjasama jasa pengiriman surat dari sekolah kepada pihak lain.

Menurut Pasal 4 PP Nomor 39 Tahun 1992, Bentuk-bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam penelitian ini meliputi:

1.                  Mengikutsertakan wali murid dalam menunjang pelaksanaan pendidikan.

2.                  Pemberian bantuan tenaga ahli.

3.                  Mendayagunakan tokoh-tokoh masyarakat untuk turut menunjang pelaksanaan pendidikan.

4.                  Pengadaan dana dan memberi bantuan yang berupa wakaf, beasiswa, hibah, pinjaman dan bentuk-bentuk lain.

5.                  Pengadaan dan pengadaan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Dalam melakukan kerjasama agar mendapat hasil yang memuaskan, maka dipakailah berbagai macam teknik. Teknik kerjasama sekolah dengan masyarakat menurut Suryo Subroto (2004: 65):

1.         Melalui Badan Komite Sekolah

Komite sekolah adalah organisasi yang beranggotakan orang tua siswa atau anggota masyarakat yang mempunyai minat terhadap suatu sekolah. Biasanya, setiap sekolah memiliki satu organisasi komite sekolah. Jadi, seorang anggota masyarakat dapat menjadi anggota komite sekolah di beberapa sekolah. Melalui komite sekolah diharapkan bantuan dari masyarakat datang, misalnya berupa uang, alat pendidikan, gedung, dan barang keperluan sekolah.

2.         Melalui Konsultasi

Sekolah dapat mengadakan konsultasi dengan seorang ahli yang ada di masyarakat, misalnya tentang siswa yang mengalami hambatan. Untuk itu guru dapat langsung berkonsultasi dengan dokter, psikolog, dan sebagainya. Hasil konsultasi tersebut dipakai sebagai pedoman pembinaan siswa di sekolah.

3.         Melalui Rapat Bersama

Sekolah dapat mengundang organisasi perseorangan yang bersimpati terhadap pendidikan untuk rapat bersama dalam rangka membahas suatu masalah. Rapat tersebut dipimpin oleh kepala sekolah atau ahli yang ditunjuk. Dalam rapat itu, misalnya dibahas tentang pendidikan lingkungan agar tercipta pendidikan yang baik atau masalah-masalah lain, seperti cara penanganan masalah kenakalan remaja.

4.         Melalui Penyusunan Program Bersama

Biasanya, sekolah memiliki program tahunan, baik bersifat kurikuler maupun kokurikuler. Tentu saja program sekolah tersebut disodorkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Kemudian, masyarakat diminta untuk menyusun program lain yang menunjang program sekolah atau program tambahan untuk mengisi waktu senggang siswa di waktu sore atau malam. Penyusun program bersama sangat penting agar tidak terjadi pemborosan tenaga, biaya, dan program yang tumpang tindih.

5.         Melalui Ceramah

Mengenai program keluarga berencana atau pokok bahasan lain yang diperlukan siswa. Ceramah dapat diadakan pada waktu libur atau pada sore dan malam. Pokok bahasan yang dipilih sebaiknya permasalahan yang sedang berembang di masyarakat.

Dalam melakukan kerjasama agar tercapai keberhasilan yang maksimal yaitu tercapai tujuan orang tua dan masyarakat maka ditempuh dari berbagai macam bidang baik dari proses pembelajaran di sekolah maupun melalui berbagai macam kegiatan di luar sekolah. Masyarakat merupakan sumber yang menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana penyelenggaraan sekolah dan peserta dalam proses pendidikan yang mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah

BAB III

PENUTUP

Program kerja adalah suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Sedangkan penyusunan program strategis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan proses menentukan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang disusun secara sistematis beserta penentuan alternatif-alternatif pemecahan masalah apabila seandainya ditemukan kendala dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Tiga unsur yang dapat diterapkan dalam manajemen hubungan masyarakat, yaitu: (1) analisis strategis; (2) pilihan strategis; dan (3) pelaksanaan strategis. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena terjadi secara serempak. Oleh karena itu, ada keterkaitan yang jelas antara rencana strategis jangka panjang dan jangka menengah.

Program kerja sekolah dibagi menjadi dua kegiatan, yakni (1) program kerja rutin; (2) program kerja insidental.

Langkah-langkah kegiatan humas dalam merencanakan program kerja ada beberapa tahapan, yaitu: (1) menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap lingkungan; (2) menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok terhadap organisasi; (3) menganalisis tingkat opini publik, baik ke dalam maupun keluar; (4) mengantisipasi kecenderungan masalah yang potensial, kebutuhan dan kesempatan; (5) menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan; (6) merencanakan alat atau cara yang sesuai untuk meningkatkan atau mengubah perilaku kelompok masyarakat sasaran; (7) menjalankan dan melaksanakan aktifitas sesuai dengan program yang direncanakan; dan (8) menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan penyesuaian yang diperlukan.

Hal yang perlu dimasukkan dalam rencana program yaitu: (1) kegiatan yang diadakan termasuk kegiatan spesial seperti product launchin, facility visit, termasuk kegiatan yang lain, misalnya pameran, promosi, sponsorship, dan lain-lain; (2) perencanaan anggaran penting, karena tidak ada kegiatan tanpa anggaran, dan anggaran ini bisa meliputi honorarium, biaya transportasi, dan akomodasi; (3) konsumsi, publikasi, dokumentasi, acara, properti, sewa tempat, administrasi dan lain-lain, juga termasuk pengeluaran tak terduga harus dimasukkan ke dalam rencana anggaran tersebut; (4) perizinan dari yang berwenang; (5) strategi pelaksanaan suatu kegiatan; (6) meeting atau penyelenggaraan rapat/pertemuan periodik. (7) casting personal yang akan  terlibat pekerjaan termasuk deskripsi pekerjaannya; (8) penyediaan sarana untuk ha-hal yang akan muncul secara tidak terduga, seperti penyediaan cadangan properti, tim kesehatan, bila perlu penyediaan dokter, toilet, kafetaria, dan lain-lain sebagai kegiatan penunjang.

Pelaksanaan kegiatan humas terdiri dari dua kegiatan, yaitu: (1) pelaksanaan kegiatan Humas secara internal; (2) pelaksanaan kegiatan Humas secara eksternal.

Strategi dalam kegiatan humas pada lembaga pendidikan yang akan dilakukan, terlebih dahulu harus memperhitungkan: (1) apa tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah diperhitungkan dengan baikoleh pihak – pihak telibat dalam manajemen lembaga pendidikan; (2) kemudian strategi apa dan bagaimana yang dipergunakan dalam perencanaan; (3) setelah itu apa program kerjanya yang akan dilakukan dan dijabarkan sesuai langkah-langkah yang dijadwalkan; (4) terakhir adalah menentukan anggaran yang sudah dipersiapkan, serta sumber daya sebagai pendukung yang bersifat khusus. Strategi humas dalam hal ini adalah suatu cara alternative optimal yang dipilih untuk melaksanakan atau ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka s­uatu rencana humas.

Karakteristik program kerja yang baik adalah: (1) program kerja dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia; (2) program kerja harus bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada; (3) program kerja merupakan langkah awal dalam melaksanakan kegiatan sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

Benty, D.D.M dan Gunawan, Imam. 2015. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Malang: UM Press.

Cutlip, Scott M, dkk. 2005. Effective Public Relation Merancang dan Melaksanakan Kehumasan Dengan Sukses. Jakarta: PT Indeks.

Lailatunnahar, Triani. 2003. Program Kerja Humas SMP Negeri Khusus Binaan. (Online),(file:///D:/SMP%20Negeri%20Binaan%20Khusus%20Dumai_%20PROGRAM%20KERJA%20HUMAS.html, diakses 15 Februari  2017).

Suryosubroto. 2004. Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Bina Aksara.

Lampiran.

Contoh Program Kerja Hubungan Sekolah dan Masyarakat yang ditulis oleh Lailaturnnahar

PROGRAM KERJA HUMAS PERIODE 2012-2013

PROGRAM KERJA HUMAS SMPN BINAAN KHUSUS KOTA DUMAI

Disusun Oleh : Triani Lailatunnahar, S. Si, M. Pd

===================================================================

BAB  I

PENDAHULUAN

A.        PENGERTIAN

Program Kerja Bidang Hubungan Masyarakat Tahun Pelajaran 2012-2013 mengandung pengertian  :

1.          Program Kerja Bidang Hubungan Masyarakat artinya Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di SMPN Binaan Khusus, mencakup rapat komite, hubungan muspida (musyawarah pimpinan daerah) dengan instansi lain, kegiatan amal sosial, pameran atau bazaar (exhibition), penyelenggaraan/peringatan hari besar nasional dan keagamaan.

2.         Tahun Pelajaran 2012-2013 artinya waktu  yang akan digunakan dalam keseluruhan kegiatan di sekolah dari mulai Bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Juli  2013.

3.         Program Humas dititik beratkan pada :

-           Program Pelayanan ; berupa data atau informasi baik secara lisan maupun tertulis termasuk penyelenggaraan pameran

-           Program Mediator ; berupa penerbitan berbagai media masssa, penyelenggaraan konferensi pers, wisata pers, menjawab surat pembaca sampai menanggapi tajuk rencana yang negative

-           Program documenter ; berupa pembuatan dokumentasi film, foto, transkip pidato dan lain.

B.          DASAR / PEDOMAN

Yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan Program Kerja Hubungan Masyarakat adalah :

1.                  Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989

2.                  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 061/V/1993

3.                  Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

4.                  Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

5.                  Keputusan Menteri Pendidikan Nasioanl No. 053 Tahun 2000 tentang Standar Pelayanan Minimal

6.                  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

7.                  Petunjuk Pelaksanaan Bidang / SOP HUMAS

8.                  Kalender Pendidikan tahun 2012-2013

9.                  Hasil Evaluasi Program Kerja tahun lalu.

C.        MAKSUD dan TUJUAN

1.         Maksud Program Kerja ini untuk :

a.                   Melengkapi administrasi Pendidikan di SMPN Binaan Khusus Kota Dumai.

b.                  Menentukan pedoman yang jelas untuk operasional kegiatan sekolah.

c.                   Menjabarkan segala peraturan dan perundangan yang berlaku di bidang Pendidikan dan Pedoman kerja lain.

d.         Lebih memperjelas langkah-langkah kegiatan semua tenaga kependidikan di SMPN Binaan Khusus Kota Dumai.

e.         Menjabarkan kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah.

2.         Tujuan :

            Pencapaian sasaran yang telah dicanangkan secara efesien dan efektif yakni :

a.                   Meningkatnya Kualitas keberhasilan siswa dalam mutasi Akademik (kenaikan kelas dan UN).

b.                  Meningkatnya kesejahteraan tenaga Kependidikan baik materil maupun spirituil.

c.                   Terpublikasinya simpati masyarakat hingga rasa kekeluargaan dapat terbentuk secara harmonis.

D.        SASARAN

Program Kerja ini diharapkan berguna terutama bagi bidang Humas sendiri, dan bagi sekolah pada umumnya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari selama tahun pelajaran 2012-2013.

Sasaran pokok dari penyusunan Program Kerja ini adalah :

1.                  Pelaksanaan fungsi dan tugas bidang hubungan masyarakat yang lebih efektif dan efesien, dinamis dan lebih bertanggung jawab.

2.                  Pelaksanaan tugas bidang hubungan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pengabdian tentang layanan hubungan dengan masyarakat luas yang terarah dan terus menerus (Continue).

E.         RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Ruang lingkup yang menjadi pokok Program Kerja Hubungan Masyarakat ini meliputi  :

1.                  Program Kerja tahunan Bidang Hubungan Masyarakat ini mengandung pengertian rencana kerja sekolah yang berhubungan dan kerja sama dengan masyarakat.

2.                  Laporan Kegiatan.

Sedangkan penyusunan dan urutan materi yang tertuang dalam Program ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut  :

Bab I               :           Pendahuluan

Meliputi           :           Pengertian, Dasar Pedoman, Tujuan, Ruang Lingkup  dan Sistematika.

Bab II              :           Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Kerja Hubungan Masyarakat

Meliputi           :           Rapat komite, hubungan muspida (musyawarah pimpinan daerah) dengan instansi lain, kegiatan amal sosial, pameran atau bazaar (exhibition), penyelenggaraan/peringatan hari besar nasional dan keagamaan.

Bab III            :           Pelaksanaan Kegiatan

Meliputi           :           Kegiatan rapat komite, kegiatan hubungan muspida (musyawarah pimpinan daerah) dengan instansi lain, kegiatan amal sosial, kegiatan pameran atau bazaar (exhibition), kegiatan penyelenggaraan/peringatan hari besar keagamaan.

BAB II

RENCANA KEGIATAN

Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Hubungan Masyarakat meliputi  :

A.          KEGIATAN RAPAT KOMITE

Hubungan dengan orangtua siswa dilaksanakan untuk :

1.         Rapat koordinasi pengurus komite dalam mengesahkan RAPBS

2.         Penyampaian informasi sekolah pada setiap akhir semester sekaligus pada waktu pembagian Buku laporan Pendidikan.

3.         Penyampaian informasi khusus kepada orangtua siswa kelas 9 (Sembilan) antara lain  :

a.                   Tentang kegiatan Widya Wisata

b.                  Kegiatan Pemantapan dalam rangka menghadapi Ujian Akhir Nasional ( UN )

c.                   Informasi-informasi lain tentang UN dan Akhir Tahun.

4.         Pertemuan / silaturahmi dengan orangtua siswa kelas 7 ( siswa baru )

5.         Melaksanakan rapat paripurna dengan wali murid dan pengurus komite kelas 7, 8, dan 9 untuk menetapkan besarnya sumbangan pembangunan sekolah bagi siswa kelas 7 atau sumbangan lain bagi kelas 8 dan 9 yang sudah disepakati

6.         Informasi-informasi lain yang dianggap perlu.

7.          Kunjungan Sosial

Kunjungan sosial diadakan bila orangtua siswa mendapat musibah kematian, bencana alam, pihak sekolah mengadakan kunjungan dengan memberikan bantuan alakadarnya.

B.    KEGIATAN HUBUNGAN DENGAN MUSPIDA, DENGAN INSTANSI LAIN

Hubungan dengan MUSPIDA dan instansi lain meliputi  :

1.  Hubungan Dinas dengan Dinas Pendidikan dalam rangka  :

a.                   Pengiriman atau penerimaan surat Dinas

b.                  Laporan kegiatan sekolah

c.                   Usulan kenaikan Pangkat Guru ( Bagi guru DPK )

d.         Dan lain – lain yang bersifat Dinas.

2.         Hubungan dengan SD se-wilayah Dumai meliputi  :

a.                  Kerja sama dalam rekruitmen siswa yang akan masuk SMPN Binaan Khusus

b.                  Kerja sama dalam pembinaan bakat para siswa dalam bidang olah raga.

3.         Hubungan dengan Dinas kesehatan.

Dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan kesehatan siswa baru kelas 7, 8 dan 9 bila diperlukan.

4.         Hubungan dengan Depnaker/ Perusahaan-Perusahaan.

            Dilaksanakan dalam rangka kerja sama Pendidikan dan Latihan.

5.         Hubungan dengan Laboratorium Psikologi

Dilaksanakan dalam rangka kerja sama dalam pemeriksaan Psikotes bagi siswa kelas 2 (dua).

C.        KEGIATAN AMAL SOSIAL

1.                  Menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga guru dan karyawan.

2.                  Kunjungan ke objek wisata tertentu guna mengurangi rasa lelah dalam melaksanakan tugas dan penyegaran dalam rangka menghadapi pekerjaan baru atau yang lain mengadakan gerak jalan santai keluarga

3.                  Penyampaian informasi tentang penerimaan siswa baru melalui Spanduk atau media lainnya.

4.                  Bakti sosial kepada masyarakat misalnya : pada waktu kegiatan keagamaan diadakan QURBAN, Pemberian Bingkisan kepada Keluarga tidak mampu.

5.                  Penyampaian informasi-informasi lain yang dianggap perlu.

D.        KEGIATAN PAMERAN/BAZAR

1.         Mengadakan kegiatan pameran / bazar

2.         Mekanisme pemberitaan / informasi yang sistematis kepada masyarakat / pendaftar

E.     KEGIATAN PENYELENGGARAAN/PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL, DAN KEAGAMAAN

Penyelenggaraan hari-hari besar nasional dan keagamaan diselenggarakan dalam bentuk Upacara, atau kegiatan lain dalam rangka memeriahkannya.

a.         Upacara yang dilaksanakan antara lain :

1.         Upacara Nasional.

Upacara Nasional dilaksanakan di sekolah atau bergabung dengan instansi lain dalam upacara  yang diadakan oleh pemerintah.

2.         Upacara Bendera

Upacara Bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi upacara penaikan bendera, dan pada hari Sabtu sore upacara penurunan bendera.

3.         Jadwal kegiatan upacara terlampir.

b.         Peringatan Hari Besar Agama

1.                  Pengumpulan zakat fitrah siswa kerja sama dengan Dewan Sekolah dan Depag.

2.                  Penyelenggaraan  Qurban dan Shalat Bersama Idul Adha.

BAB  III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A.        KEGIATAN RAPAT KOMITE MELIPUTI

1.                  Silaturahmi dengan orangtua siswa kelas 7 pada awal tahun ajaran dan sosialisasi Program Sekolah.

2.                  Penyampaian informasi perkembangan siswa dan sekolah dilaksanakan setiap akhir semester.

3.                  Penyampaian informasi siswa bermasalah pada orangtua siswa disesuaikan dengan kondisi waktu yang dibutuhkan.

4.                  Kunjungan sosial terhadap orangtua yang mendapat musibah bersifat insidental.

5.                  Kunjungan ke kelompok belajar di rumah.

B.        KEGIATAN HUBUNGAN DENGAN MUSPIDA DAN INSTANSI LAIN

1.                  Hubungan dengan DINAS berupa laporan kegiatan sekolah tiap bulan.

2.                  Hubungan dengan SD dalam rangka kerja sama bagi siswa yang akan masuk SMPN Binaan Khusus setiap akhir tahun pelajaran.

3.                  Hubungan dengan Pemda dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Generasi Muda  (Marching Band) dan kelas olahraga.

4.                  Hubungan dengan Dinas Kesehatan pada waktu  Awal  Tahun Pelajaran bagi siswa kelas 7 (Tujuh) dan rutin untuk kelas olahraga.

5.                  Hubungan dengan DEPNAKER waktu sesuai kebutuhan.

6.                  Hubungan dengan Laboratorium Psikologi pada bulan Desember bagi siswa kelas 8 (delapan).

C.     KEGIATAN AMAL SOSIAL DILAKSANAKAN PADA WAKTU :

1.                  Kunjungan sosial terhadap keluarga guru / karyawan yang mendapat musibah atau tasyakuran, hajatan bersifat insidental.

2.                  Wisata guru dan karyawan ke objek wisata tertentu, pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan.

3.                  Gerak jalan santai keluarga

4.                  Halal bi halal dengan keluarga besar SMPN Binaan Khusus

5.                  Penyampaian informasi siswa baru sekitar bulan Juni sebelum hari-hari belajar efektif.

6.                  Bakti sosial terhadap masyarakat dilaksanakan pada waktu hari-hari besar agama atau hari-hari besar nasional.

7.                  Bakti sosial terhadap para keluarga miskin dilaksanakan oleh siswa kelas 9 menjelang pelaksanaan UAN ( Ujian Akhir Nasional ).

D.        KEGIATAN PAMERAN/BAZAR

1.         Mengadakan kegiatan pameran / bazar

2.         Mekanisme pemberitaan / informasi yang sistematis kepada masyarakat / pendaftar

E.        KEGIATAN PENYELENGGARAAN HARI – HARI BESAR NASIONAL DAN KEAGAMAAN

1.                  Peringatan  hari-hari besar nasional, sesuai dengan jadwal.

2.                  Upacara bendera setiap hari senin pagi dan hari Sabtu sore.

3.                  Peringatan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan jadwal.

BAB  IV

PENUTUP

1.         Program kerja ini hanya merupakan gambaran umum yang dijadikan patokan teknis kegiatan Urusan Hubungan Masyarakat ( HUMAS ).

2.         Program kerja ini dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tersedia.Program kerja ini merupakan langkah awal dalam melaksanakan kegiatan sekolah.

3.         Program kerja ini bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada.