Tipe dan Gaya Kepemimpinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dari segi manajemen kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakan orang lain agar rela, mampu dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan, efektif, efisien dan ekonomis (Siagian: 1983, hal: 97).

Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi maupun manajemen. Kepemimpinan merupakan hal yang vital karena yang menentukan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan menciptakan iklim organisasi yang mendukung pelaksanaan proses kegiatansuatu organisasi. Pemimpin juga yang berpengaruh terhadap  maju atau mundurnya sebuah organisasi yang di pimpinya. Dalam kepemimpinanya pemimpin memiliki tipe dan gaya yang berbeda-beda. oleh sebab itu makalah ini akan membahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Apa definisi kepemimpinan pendidikan?

2.      Apa saja gaya dan tipe-tipe kepemimpinan?

3.      Bagaimana menciptakan kepemimpinan pendidikan yang demokratis?

4.      Apa saja sistem-sistem manajemen Likert?

1.3  Tujuan Pembahasan

1.      Menginformasikan definisi kepemimpinan pendidikan.

2.      Menjabarkan gaya dan tipe-tipe kepemimpinan.

3.      Menjelaskan bagaimana menciptakan kepemimpinan pendidikan yang demokratis.

4.      Memaparkann sistem-sistem manajemen Likert.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kepemimpinan Pendidikan

            Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu semi tercapainya tujuan bersama. Seseorang yang ingin diakui sebagai pemimpin harus memiliki kelebihan dalam beberapa fungsi yakni mempengaruhi, membimbing sampai pada kemampuan mengelola orang lain. Dari segi manajemen, kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu, dan dapat mengikuti keinginan manajemen demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan efektif, efisien dan ekonomis. (Siagian, 1983, hal. 97).

Memimpin berarti membimbing, mengarahkan, menuntun, dan merintiskan jalan. Tugas pokok pemimpin adalah menolong suatu kelompok dengan segala kemampuan yang dimiliki, untuk mencapai tujuan kelompok itu secara efektif. Pemimpin bukan berdiri di belakang kelompok untuk mendorong dan membangkitkannya, melainkan menempatkan diri mereka di depan kelompok untuk mempermudah dan mendorongnya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Secara garis besar kepemimpinan atau kegiatan memimpin merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang akan dipimpin supaya mereka mau bekerja dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam mencapai dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Sedangkan kepemimpinan pendidikan merupakan suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan dapat mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran.

2.2 Gaya dan Tipe-Tipe Kepemimpinan

            Bentuk-bentuk kepemimpinan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sesuai dengan situasi sekarang dimana kita berada di tengah-tengah perjuangan menuju kesuksesan tujuan pendidikan membutuhkan tipe-tipe pemimpin sebagai pemimpin pendidikan (Official Leader), yang cara kerja dan cara bergaulnya dapat dipertanggungjawabkan dan bisa menggerakkan orang lain untuk turut serta mengerjakan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Graves memberikan laporan bahwa ada 4 tipe kepemimpinan antara lain:

1.      Type Autoritarian

Pemimpin lebih bersifat ingin berkuasa, suasana di sekolah selalu tegang. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kebebasan kepada anggota kelompok untuk turut ambil bagian dalam memutuskan suatu persoalan. Inisiatif dan daya fikir anggota sangat dibatasi sehingga tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Kepala sekolah bebas membuat suatu peraturan sendiri dan harus ditaati dan diikuti oleh anggota, akhirnya tindakan ini tidak bisa menciptakan kegembiraan kerja dari suatu kelompok, sebab bawahan merasa dipermainkan dan tidak adanya harga diri.

2.      Type Laizzes-Faire

Sifat kepemimpinan yang seolah-olah tidak tampak, sebab pada tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya, atau secara tidak langsung segala peraturan, kebijaksanaan (policy) suatu institusi berada di tangan anggota. Anggota kelompok bekerja menurut kehendaknya masing-masing tanpa adanya pedoman kerja yang baik. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan, maka semua usahanya akan cepat berhasil.

3.      Tipe Demokratis

Dalam tipe kepemimpinan ini seorang pemimpin selalu mengikutsertakan seluruh anggota kelompoknya dalam mengambil suatu keputusan. Pemimpin yang bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat atau kreasi anggotanya yang ada di bawahannya dalam rangka membina sekolahnya. Pemimpin memberikan sebagian kekuasaannya kepada bawahannya, sehingga para bawahan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan sendiri, sehingga terciptalah hubungan dan kerjasama yang baik dan harmonis, saling bantu membantu dalam melaksnakan tugasnya dengan kegembiraan dan kesenangan hati untuk memajukan rencana pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan hendaknya mempunyai sifat kepemimpinan yang demokratis, unsur-unsur demokrasinya harus Nampak dalam tata kehidupan di sekolah, misalnya:

a.       Kepala sekolah harus menghargai martabat tiap tipe anggota yang mempunyai perbedaan individu.

b.      Kepala sekolah harus menciptakan situasi pekerjaan sedemikian rupa sehingga nampak dalam kelompok yang saling menghargai dan saling menghormati.

c.       Kepala sekolah hendaknya menghargai cara berfikir, meskipun dasar pikiran itu bertentangan dengan pendapat sendiri.

d.      Kepala sekolah hendaknya menghargai kebebasan individu.

Unsur-unsur di atas sangat memegang peranan penting dalam memperkembangkan kepemimpinan kepala sekolah yang selanjutnya bisa kita kenal sebagai “Status Leadership”.

4.      Tipe Pseudo Demokratis

Tipe kepemimpinan yang dimaksudkan adalah demokrasi yang semu, artinya seorang pemimpin yang mempunyai sifat pseudo demokratis hanya menampakkan sikapnya saja yang semokratis, dibalik kata-katanya yang penuh tanggung jawab ada siasat yang sebenarnya merupakan tindakan yang absolut. Pemimpin yang pseudo demokratis penuh dengan manipulasi sehingga pendapatnya sendiri yang harus didetujui.

2.3 Kepemimpinan Pendidikan yang Demokratis

            Untuk mencapai kepemimpinan yang demokratis, maka seorang pemimpin akan menghadapi 2 macam tekanan yaitu:

1.      Tekanan metode otoriter dan tuntutan penyesuaian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban.

2.      Tekanan sebagai akibat dari pendapat-pendapat baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Untuk menyelesaikan persoalan, masyarakat yang demokratis memandang individu dan kelompok sebagai organisme yang dinamis dan kreatif, maka makin terasa keperluan bagi personil sekolah untuk dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan.

Sifat kepemimpinan yang demokratis pada waktu sekarang terdapat lebih dari lima ratus hasil riset tentang kepemimpinan, jika bahan itu dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan dapat mempergunakan sikap kepemimpinan yang baik pula. (R. Iyeng Wiraputra, 1976, hal. 37).

Beberapa pernyataan yang penting diantaranya yaitu:

a.       Kepemimpinan merupakan hasil interaksi antar individu dalam kelompok.

b.      Semua anggota mempunyai potensi untuk memimpin dan memperlihatkan sikap kepemimpinan.

c.       Kepemimpinan berarti beralih dari situasi ke situasi.

d.      Efektivitas sifat kepemimpinan dengan memperhatikan tujuan, produktifitas dalam mencapai tujuan dan pembinaan solidaritas kelompok.

Hasil research menunjukkan bahwa untuk mencapai kepemimpinan yang demokratis, aktivitas pemimpin harus:

1.      Meningkatkan interaksi kelompok dan merencanakan kooperatif.

2.      Menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan individual dan memecahkan pemimpin-pemimpin.

Konsep kepemimpinan yang demokratis harus dapat dibuktikan kepemimpinannya dengan arah tindakan, dimana:

1)      Kebebasan berfikir seseorang atau kelompok menghasilkan tindakan yang bertanggung jawab.

2)      Perbedaan penilaian dan kepercayaan dapat memanfaatkan perbedaan itu untuk lebih mendekati kebenaran.

3)      Motivasi, perasaan dan semtimen orang-orang untuk mengarahkan kepada pemecahan masalah-masalah.

4)      Kelompok-kelompok dapat mencari pertimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan umum.

5)      Orang-orang memakai kecakapannya dengan efektif dalam menyelesaikan masalah.

6)      Orang-orang tidak hanya memakai sumber intern, tetapi meluas keluar untuk melaksanakan imajinasi, inisiatif dan kreatifitas dalam menetapkan dan memecahkan masalah.

2.4 Sistem-Sistem Manajemen Likert

Penelitian Likert melahirkan sejumlah ide dan pendekatan yang sangat penting dalam memahami tingkah laku kepemimpinan seorang “proponent” manajemen partisipasi bahwa manajer efektif sebagaimana diorientasikan secara kuat ke arah bawahan, tergantung pada komunikasi dalam rangka mempertahankan peserta atau kelompok agar dapat bekerjasama satu sama lain.

Manajer atau pemimpin memerlukan suatu hubungan yang suportif untuk melakukan sharing di dalam kebutuhan bersama, nilai-nilai, aspirasi, tujuan, dan harapan satu sama lain. Hal tersebut merupakan faktor pendorong, maka pendekatan tersebut dipandang oleh Likert sebagai cara yang efektif untuk memimpin kelompok.

Likert berasumsi adanya 4 sistem manajemen:

a.       Expoitive-authoritative

Manajer-manajer yang termasuk sangat otoriter, tidak begitu percaya pada bawahan, memotivasi orang dengan cara mengancam dan memberikan hukuman dengan akibat-akibat tertentu pada suatu ketika, komunikasi hanya dari atas ke bawah, membatasi pembuatan keputusan pada tingkat puncak saja dan selalu memperhatikan karakteristik yang sama.

b.      Benevolent-authoritative

Pemimpin ini merendahkan diri dan kepercayaan terhadap bawahan mereka, me,berikan motivasi berupa hadiah dan hukuman tertentu, masih mentolerir sedikit komunikasi dari bawah ke atas, memohon ide dan terkadang mendelegaasikan proses pengambilan keputusan tetapi disertai dengan control kebijakan yang ketat.

c.       Consultative

Manajer ini kepercayaan yang kuat terhadap bawahannya namun tidak seluruhnya diberikan. Berusaha memanfaatkan ide dan opini anggota secara konstruktif, mengadakan motivasi dengan cara memberikan hadiah, hukuman dan partisipasi. Penetapan kebijakan pokok dan keputusan umum pada tingkat pimpinan dengan keputusan-keputusan yang lebih spesifik oleh level dibawahnya dan melakukan proses konsultasi.

d.      Participative group

Manajer bersifat partisipatif daripada yang lainnya, para pemimpin mempunyai kepercayaan yang penuh atas pengikut mereka. Menampung ide dan opini bawahan serta menggunakannya secara konstruktif. Memberikan hadiah yang sifatnya ekonomis berdasarkan pada partisipasi kelompok dan keterlibatan dalam penetapan tujuan. Komunikasi yang digunakan banyak arah antara pemimpin maupun sesama bawahan. Merangsang keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kepemimpinan pendidikan merupakan suatu kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan dapat mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran.

Ada empat type kepemimpinan yang ada yaitu Type Autoritarian, Type Laizzes-Faire, Tipe Demokratis, Tipe Pseudo Demokratis. Dari keempat type tersebut yang paling cocok diterapkan adalah Type Demokratis, karena dalam Kepemimpinan Type Demokratis Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan sendiri, sehingga terciptalah hubungan dan kerjasama yang baik dan harmonis, saling bantu membantu dalam melaksnakan tugasnya dengan kegembiraan dan kesenangan hati untuk memajukan rencana pendidikan di sekolah.

            Untuk mencapai kepemimpinan yang demokratis, maka seorang pemimpin akan menghadapi 2 macam tekanan, yaitu tekanan metode otoriter dan tuntutan penyesuaian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta tekanan sebagai akibat dari pendapat-pendapat baru dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

3.2 Saran

            Untuk menerapkan type demokratis dalam sekolah sebaiknya kepala sekolah tetap menjaga komunikasi yang baik dalam banyak arah antara pemimpin maupun sesama bawahan, agar dapat mencapai tujuan dan rencana pendidikan sekolah secara efektif dan efisien. Seorang pemimpin, seharusnya menghindari sikap egois

DAFTAR RUJUKAN

Burhanuddin. 1994. Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Soetopo, H. 2010. Kepemimpinan Pendidikan. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan (Indonesia disinyalir belum siap menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang disepakati penerapannya mulai tahun 2015)

Ujian Tengah Semester

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan

1. Indonesia disinyalir belum siap menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang disepakati penerapannya mulai tahun 2015.

A. Jelaskan tanggapan Saudara atas pernyataan tersebut!

Menurut saya kesiapan penduduk indonesia memang harus dipaksa untuk siap,  karena jika penduduk Indonesia dibiarkan untuk sampai siap itu butuh waktu yang mungkin tidak terhitung.  Dengan paksaan untuk siap menghadapi MEA penduduk Indonesia akan mengusahakan mengembangkan dirinya untuk bersaing dengan Negara Asean lainnya.

B. Bagaimana Pengaruh MEA tehadap trend  kebijakan pendidikan di Indonesia

Karena paksaan untuk kesiapan untuk mengambil bagian dalam arus kapitalisasi global dalam wadah MEA pasti ada beberapa kebijakan yang harus ditingkatkan terutama pendidikan, karena diasumsikan melalui pendidikanlah dicetak tenaga-tenaga kerja dengan kompetensi yang diharapkan dapat bersaing secara global. Namun ada beberapa tantangan MEA dalam dunia pendidikan yang akan dihadapi antara lain, menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro pasar, serta pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing. Untuk itu MEA, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Maka pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada tiga kemampuan (penguasaan jaringan,  teknologi dan kekayaan SDM). Peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan harus ditingkatkan, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, sebisa mungkin agar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

2. Salah satu kunci pendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah “komunikasi yang unggul”

1. Jelaskan maksud dari “komunikasi unggul” dan bagaimana penerapannya ?

Komunikasi unggul adalah komunikasi yang tidak sekedar hanya menyampaikan ide gagasan semata melainkan meliputi pertukaran informasi atau gagasan seseorang menyampaikan sebuah pesan dan, jika komunikasi itu efektif, orang lain mengintrepretasikan pesan. Komunikasi 2 arah adanya komunikan yang menanggapi maksud dari komunikator sebagaimana yang dimaksud. Penerapan dalam bidang pendidikan, misalnya seorang kepala sekolah dalam suasana rapat menyampaikan maksud alasan diadakan rapat. Dari anggota rapat ada yang menanggapi maksud tersebut untuk memahami apa yang dimaksudkan kepala sekolah.

2. Pihak manakah yang memiliki peran kunci komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan? jelaskan!

Semua pihak menjadi peran yang sangat penting dalam hal komunikasi. Namun yang paling penting adalah  pihak komunikator (pembuat kebijakan), bagaimana komunikator dapat menyampaikan maksud dengan sangat jelas dan juga mampu memberikan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh komunikan adalah kunci keberhasilan suatu kebijakan. Bagaimana seorang komunikator mampu memunculkan perhatian.

5. Bagaimana tanggapan saudara dengan Kebijakan FDS? Apakah kebijakan tersebut ditetapkan melalui proses penyusunan yang benar? Alasannya?

Tidak, kebijakan FDS belum merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, kebijakan ini masih berupa sosialisasi. Dan kebijakan ini merupakan kebijakan yang hanya keputusan sepihak, Bapak Muhadjir hanya mementingkan anak yang orang tuanya bekerja kantoran. Jam pulang anak disesuikan dengan jam pulang kantor orang tua. Memang baik untuk membentuk karakter anak dan tidak menjadi liar diluar sekolah ketika orang tua anak sedang bekerja, Namun konsep FDS jangan sampai menggantikan peran pendidikan yang diperoleh dari orang tua kepada anaknya

Menurut saya kebijakan tersebut sangat membebani anak. Yang petama adalah mental anak, sekolah sepanjang hari malah akan membuat stres dan malah tidak mampu menyerap pelajaran, belum PR yang diberikan malah akan menjadi beban di rumah setelah seharian belajar di sekolah. Waktu bermain berkurang, padahalkan usia sekolah adalah usia anak perlu untuk bermain. Pengetahuan anak akan lebih banyak diserap jika bermain (praktek) daripada diisi teori saja dari sekolah yang akan mebuat kejenuhan pada anak, dan itu malah menimbulkan dampak negatif pada anak itu sendiri. Sosial anak, bagaimana membentuk sosial anak dalam lingkungan sekitar jika anak hanya akan dikekang di sekolah. begitu juga sarpras yang dibutuhkan apakah sudah memenuhi kebutuhan anak.

Sepertinya kebijakan ini lebih banyak kelemahan daripada kelebihannya, jadi saya menolak adanya FDS

6. Setiap keputusan yang diambil harus bersifat partisipasif.

1. Mengapa harus partisipasif?

Agar tercipta kebijakan yang dapat berjalan dan dilaksanakan oleh anggota. Bukan hanya akan menjadi wacana saja.

2. Apa yang akan terjadi jika tidak partisipasif? Berikan setidaknya 1 contoh kebijakan yang menurut Saudarai partisipasif dan 1 kebijakan tidak partisipasif!

Keputusan itu hanya akan menjadi wacana dan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan

• Contoh partisipatif

Dalam suatu kelas akan diadakan iuran rutin ke bendahara. Bendahara tersebut melakukan kesepakatan dengan anggota berapa yang harus dikeluarkan selama periode berjalan. Setelah keputusan dibuat dan disepakati baru keputusan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pasti berjalan dari anggota untuk kesediaan iuran yang telah disepakati sehingga timbulnya partisipatif

• Contoh tdk partisipatif

Dalam suatu kelas akan diadakan iuran rutin ke bendahara. Bendahara menyepakati iuran rutin 5 ribu per hari hanya sepihak. Setelah keputusan itu dibuat anggota tidak ada yang membayar dikarenakan keputusan sepihak yang menyebabkan tidak ada partisipatif dari anggota.

Peranan Sekolah dalam Masyarakat

BAB II

PEMBAHASAN

A.                Peranan Sekolah bagi Masyarakat

Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka tugas mengajar itu kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal. Sekolah menjadi produsen penghasil individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Berikut fungsi dan peranan sekolah bagi masyarakat :

1.                  Fungsi Sekolah

a.                   Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik;

b.                   Spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran;

c.                   Efisiensi Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis, juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua;

d.                  Sosialisasi, yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat;

e.                   Konservasi dan transmisi kultural, yaitu pemeliharaan warisan budaya;

f.                    Sekolah menjadi tempat anak untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab anak sebagai persiapan untuk terjun ke masyarakat.

2.                  Peranan Sekolah

a.                   Tempat anak didik belajar bergaul;

b.                   Tempat anak didik belajar mentaati peraturan sekolah;

3.                  Tanggung Jawab Lembaga Sekolah

a.                   Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

b.                   Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan dan tingkat pendidikan;

c.                     Tanggung jawab fungsional adalah tanggung jawab profesional berdasarkan ketentuan jabatannya.

B.                 Peranan Pihak-Pihak yang Terkait Hubungan Antara Sekolah dan  

Masyarakat

Dalam kaitannya dengan hubungan sekolah dan masyarakat, ada beberapa pihak yang turut andil dalam pembentukan hubungan sekolah dan masyarakat, pihak-pihak tersebut antara lain:

1.                  Orang Tua

Peranan orang tua dalam hubungan sekolah dan masyarakat, antara lain :

a.                   Mendukung pelaksanaan belajar mengajar di sekolah;

b.                  Berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah di berbagai komunitas;

c.                  Bersedia menjadi narasumber sesuai keahlian dan profesi yang dimiliki;

d.                 Menginformasikan nilai-nilai positif dari pelaksanaan kegiatan di sekolah kepada masyarakat secara luas;

e.                  Bekerjasama dengan anggota komite sekolah atau atau pihak lain dalam pengadaan sumber belajar;

f.                   Aktif bekerja sama dengan dengan guru dalam proses pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus;

g.                  Aktif dalam memberikan ide/gagasan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

2.                  Guru

Peranan guru dalam hubungan antara sekolah dan masyarakat, antara lain:

a.                  Berkomunikasi dengan keluarga anak didik secara berkala;

b.                  Bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak yang tidak bersekolah;

c.                  Menjelaskan kepada orang tua tentang tujuan sekolah;

d.                 Mempersiapkan anak didik agar mampu menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat.

3.                  Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Secara umum, tugas komite sekolah antara lain:

a.                  Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

b.                  Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

c.                  Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4.                  Kepala Sekolah

a.                  Mengatur hubungan sekolah dan orang tua siswa;

b.                  Memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga lain;

c.                  Memanfaatkan segala macam sumber daya yang diperoleh secara tepat, sehingga mampu meningkatkan proses belajar.

5.                  Supervisor

a.                  Membantu kepala sekolah untuk merencanakan program hubungan sekolah dan masyarakat;

b.                  Membantu kepala sekolah menilai program dan pelaksanaan hubungan dengan masyarakat.

C.                Upaya Sekolah agar Dapat Menjadi Sarana yang Baik Bagi Masyarakat

Sekolah merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk bermobilitas sosial. Melalui sekolah masyarakat bisa meningkatkat status sosial yang disandangnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim jika sekolah mencerminkan masyarakat yang lebih luas dimana sekolah itu sendiri merupakan bagiannya, maka kita hanya bisa memahami sistem pendidikan suatu masyarakat itu sendiri, termasuk struktur dan hubungan antara lembaga-lembaga dan nilai serta teknik untuk mensosialisasikan anak. Hipotesa Durkheim menyatakan bahwa jika kita ingin memahami sistem persekolahan maka kita harus memahami sistem masyarakat lainnya yang berinteraksi dengan sistem pendidikannya. Agar bisa menjadi sebuah sarana yang baik bagi masyarakat, ada upaya – upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

1.                  Meningkatkan mutu pendidikan

Mutu di bidang pendidikan meliputi 4 mutu input, proses, output, dan outcome, yaitu:

a.                  Input pendidikan dinyatakan bermutu apabila telah berproses

b.                  Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana yang aktrif, kreatif dan juga menyenangkan

c.                  Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar dalam bidang akademik dan nonakademik siswa tinggi

d.                 Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji yang wajar, dan semua pihak mengakui kehebatannya lulusannya dan merasa puas

2.                  Meningkatkan kualitas guru

Kualitas guru dapat ditinggkatkan melalui upaya – upaya sebagai berikut :

a.                  Akuntabilitas yang lebih ketat, termasuk menyerukan program guru untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dari pemantauan program mereka

b.                  Penguatan Calon Seleksi dan Penempatan, dengan hati-hati untuk membuat program guru lebih selektif dan lebih beragam

c.                  Pembenahan Kurikulum, Insentif, dan Staffing, dengan komitmen untuk praktek beberapa, konten dan teori

d.                 Mendukung kemitraan, terutama hubungan-hubungan yang menghasilkan lulusan perguruan tinggi terutama yang ingin mengajar dan sedang dipersiapkan di bidang di mana ada permintaan tenaga pendidik

e.                  Memperluas basis pengetahuan untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan mendukung perbaikan proses belajar-mengajar

                                      BAB III

PENUTUP

A.                Kesimpulan

Akibat terbatasnya kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya, maka tugas mengajar itu diserahkan kepada orang dewasa lain yang lebih ahli dalam lembaga pendidikan formal.Dalam kaitannya dengan hubungan sekolah dan masyarakat.

B.                 Saran

Dari hasil makalah kami yang singkat ini mudah mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya kami pribadi. Dan segala yang baik datangnya dari Allah, dan yang buruk datangnya dari diri saya. Dan saya sadar bahwa makalah kami ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dari berbagai sisi, jadi kami harapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun, untuk perbaikan karya ilmiah selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

2013. Pengertian Mutu Pendidikan. (Online).  (http://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-mutu-pendidikan.html), diakses 8 Maret 2017

http://geovinablog.blogspot.com/2015/03/makalah-pengelolaan-hubungan-sekolah.html

Widyana, Aminnatul. 2011. Hubungan Antara Sekolah Dengan Masyarakat. (Online),(http://aminnatul-widyana.blogspot.com/2011/07/hubungan-antara-sekolah-dengan.html), diakses 8 Maret 2017