Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan (Indonesia disinyalir belum siap menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang disepakati penerapannya mulai tahun 2015)

Ujian Tengah Semester

Analisis Kebijakan dan Pembuatan Keputusan

1. Indonesia disinyalir belum siap menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang disepakati penerapannya mulai tahun 2015.

A. Jelaskan tanggapan Saudara atas pernyataan tersebut!

Menurut saya kesiapan penduduk indonesia memang harus dipaksa untuk siap,  karena jika penduduk Indonesia dibiarkan untuk sampai siap itu butuh waktu yang mungkin tidak terhitung.  Dengan paksaan untuk siap menghadapi MEA penduduk Indonesia akan mengusahakan mengembangkan dirinya untuk bersaing dengan Negara Asean lainnya.

B. Bagaimana Pengaruh MEA tehadap trend  kebijakan pendidikan di Indonesia

Karena paksaan untuk kesiapan untuk mengambil bagian dalam arus kapitalisasi global dalam wadah MEA pasti ada beberapa kebijakan yang harus ditingkatkan terutama pendidikan, karena diasumsikan melalui pendidikanlah dicetak tenaga-tenaga kerja dengan kompetensi yang diharapkan dapat bersaing secara global. Namun ada beberapa tantangan MEA dalam dunia pendidikan yang akan dihadapi antara lain, menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro pasar, serta pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing. Untuk itu MEA, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Maka pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada tiga kemampuan (penguasaan jaringan,  teknologi dan kekayaan SDM). Peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan harus ditingkatkan, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, sebisa mungkin agar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

2. Salah satu kunci pendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah “komunikasi yang unggul”

1. Jelaskan maksud dari “komunikasi unggul” dan bagaimana penerapannya ?

Komunikasi unggul adalah komunikasi yang tidak sekedar hanya menyampaikan ide gagasan semata melainkan meliputi pertukaran informasi atau gagasan seseorang menyampaikan sebuah pesan dan, jika komunikasi itu efektif, orang lain mengintrepretasikan pesan. Komunikasi 2 arah adanya komunikan yang menanggapi maksud dari komunikator sebagaimana yang dimaksud. Penerapan dalam bidang pendidikan, misalnya seorang kepala sekolah dalam suasana rapat menyampaikan maksud alasan diadakan rapat. Dari anggota rapat ada yang menanggapi maksud tersebut untuk memahami apa yang dimaksudkan kepala sekolah.

2. Pihak manakah yang memiliki peran kunci komunikasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan? jelaskan!

Semua pihak menjadi peran yang sangat penting dalam hal komunikasi. Namun yang paling penting adalah  pihak komunikator (pembuat kebijakan), bagaimana komunikator dapat menyampaikan maksud dengan sangat jelas dan juga mampu memberikan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh komunikan adalah kunci keberhasilan suatu kebijakan. Bagaimana seorang komunikator mampu memunculkan perhatian.

5. Bagaimana tanggapan saudara dengan Kebijakan FDS? Apakah kebijakan tersebut ditetapkan melalui proses penyusunan yang benar? Alasannya?

Tidak, kebijakan FDS belum merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, kebijakan ini masih berupa sosialisasi. Dan kebijakan ini merupakan kebijakan yang hanya keputusan sepihak, Bapak Muhadjir hanya mementingkan anak yang orang tuanya bekerja kantoran. Jam pulang anak disesuikan dengan jam pulang kantor orang tua. Memang baik untuk membentuk karakter anak dan tidak menjadi liar diluar sekolah ketika orang tua anak sedang bekerja, Namun konsep FDS jangan sampai menggantikan peran pendidikan yang diperoleh dari orang tua kepada anaknya

Menurut saya kebijakan tersebut sangat membebani anak. Yang petama adalah mental anak, sekolah sepanjang hari malah akan membuat stres dan malah tidak mampu menyerap pelajaran, belum PR yang diberikan malah akan menjadi beban di rumah setelah seharian belajar di sekolah. Waktu bermain berkurang, padahalkan usia sekolah adalah usia anak perlu untuk bermain. Pengetahuan anak akan lebih banyak diserap jika bermain (praktek) daripada diisi teori saja dari sekolah yang akan mebuat kejenuhan pada anak, dan itu malah menimbulkan dampak negatif pada anak itu sendiri. Sosial anak, bagaimana membentuk sosial anak dalam lingkungan sekitar jika anak hanya akan dikekang di sekolah. begitu juga sarpras yang dibutuhkan apakah sudah memenuhi kebutuhan anak.

Sepertinya kebijakan ini lebih banyak kelemahan daripada kelebihannya, jadi saya menolak adanya FDS

6. Setiap keputusan yang diambil harus bersifat partisipasif.

1. Mengapa harus partisipasif?

Agar tercipta kebijakan yang dapat berjalan dan dilaksanakan oleh anggota. Bukan hanya akan menjadi wacana saja.

2. Apa yang akan terjadi jika tidak partisipasif? Berikan setidaknya 1 contoh kebijakan yang menurut Saudarai partisipasif dan 1 kebijakan tidak partisipasif!

Keputusan itu hanya akan menjadi wacana dan tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan

• Contoh partisipatif

Dalam suatu kelas akan diadakan iuran rutin ke bendahara. Bendahara tersebut melakukan kesepakatan dengan anggota berapa yang harus dikeluarkan selama periode berjalan. Setelah keputusan dibuat dan disepakati baru keputusan tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pasti berjalan dari anggota untuk kesediaan iuran yang telah disepakati sehingga timbulnya partisipatif

• Contoh tdk partisipatif

Dalam suatu kelas akan diadakan iuran rutin ke bendahara. Bendahara menyepakati iuran rutin 5 ribu per hari hanya sepihak. Setelah keputusan itu dibuat anggota tidak ada yang membayar dikarenakan keputusan sepihak yang menyebabkan tidak ada partisipatif dari anggota.